Bangun Rumah Pensiunan TNI Polri di Perbatasan

Betulkah negara peduli terhadap perbatasan?

Pertanyaan berulang cenderung retorik yang sudah menggaung sejak dulu. Jawabannya tinggal dilihat saja di perbatasan negeri. Bagaimana kondisi di sana sekarang?

Memang lebih baik dibanding sebelumnya. Di beberapa lokasi seperti Sebatik dan Entikong. Di lokasi lainnya, masih memprihatinkan. Masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya. Apalagi dibanding Jawa. Jawa tetaplah tanah istimewa. Tempat impian setiap insan negeri mengais rezeki dan menumpahkannya.

Bukan hanya kesejahteraan. Bidang pertahanan negeri pun Jawa lebih unggul. Padahal, batas negara adalah pintu masuk ancaman dari luar. Setiap prajurit TNI dan petugas Polri berlomba-lomba berkarier di Jawa. Di pusat kekuasaan. Biar pangkat cepat melesat.

Di perbatasan? Seolah jadi perwira buangan... Polres, Polda, Kodim, Kodam di perbatasan, dianggap kelas dua. Banyak perwira "menghindar" ditugaskan di sana. Pangkalan udara, Pangkalan laut, juga kalah kelas dibanding di Jawa.

Padahal, dari sisi urgensi pertahanan dan keamanan, perbatasan seharusnya tidak kalah dibanding Jawa. Katanya beranda negara. Katanya etalase negeri.

Jadi bagaimana mungkin nilai perbatasan lebih tinggi dibanding Jawa? Suatu utopia. Paling tidak, dulu dan sekarang. Entah nanti. Mungkin ketika ibukota benar-benar beralih ke dekat batas negeri.

Abdul Djalil Fatah merasakan benar ketimpangan antara negara perbatasan dan negeri pusat kekuasaan. "Apa makna sesungguhnya dari NKRI harga mati?" tanyanya tajam. Orang perbatasan masih tetap mati-matian berupaya memperbaiki keadaan dirinya sendiri. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dituntut pula mati-matian menjaga nasionalisme.

Dia salah satu tokoh masyarakat di kabupaten Bulungan, yang turut berjuang menjadikan Kalimantan Timur bagian Utara sebagai provinsi mandiri: Kalimantan Utara. Sudah hampir satu dekade Kaltara menjadi provinsi sendiri. Masih banyak hal yang belum tersentuh.

Sejak sebelum Kaltara menjadi, ustaz Djalil (begitu biasanya ia disapa) sudah mengusulkan beberapa langkah perbaikan di perbatasan. Termasuk di bidang pertahanan negara. Ia berkali-kali jadi anggota DPRD Kaltim dan juga Kaltara.

"Kita kan punya masalah pertahanan di perbatasan. Juga kualitas SDM. TNI Polri juga punya masalah kesejahteraan anggotanya termasuk perumahan. Usul saya, buatlah perumahan khusus buat para pensiunan TNI Polri di perbatasan. Dampaknya banyak. Semangat nasionalisme mereka pasti masih menyala. Bisa menular kepada masyarakat di daerah. Mereka juga bisa ikut mendongkrak kualitas SDM di perbatasan..."

Usulan tersebut serius. Dengan pertimbangan yang matang. Ustaz Djalil pula yang dulu sempat menjadi semacam teman diskusi R.A. Bessing Bupati Bulungan 1995-2000 ketika memekarkan Bulungan menjadi Tarakan, Nunukan, dan Malinau. Pertimbangan strategis pemerataan pembangunan dan pertahanan negara di wilayah perbatasan menjadi alasannya.

Mungkinkah usulan perumahan buat pensiunan TNI Polri di perbatasan ini terwujud? Sangat mungkin. Pemerintah bisa saja membuat program semacam transmigrasi pertahanan dan keamanan untuk pensiunan TNI/Polri yang belum punya rumah. Pasti ada (banyak) peminatnya. Atau gunakan jalur komando. Perintahkan saja. Wajib. Lahan di wilayah perbatasan Nunukan dan Malinau masih luas. Dan relatif murah. Pun wilayah perbatasan lainnya seperti di Kalimantan Barat, Timur, dan Papua.

Bagi para pensiunan TNI Polri pun, hal itu bisa jadi berkah tersendiri. Dapat lahan garapan untuk mengisi masa pensiun sambil tetap berkontribusi positif bagi negeri:
- menyebarkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kepada masyarakat sekitar.
- menjaga api dan menggelorakan semangat nasionalisme di perbatasan.
- suatu pengabdian tiada henti.