Geopolitik Diplomasi Pembangunan IKN sebagai Tantangan Baru Pemimpin Indonesia

HISTORIS, GEOPOLITIK, DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Politik luar dan dalam negeri Indonesia yang didasarkan pada konstitusi mencerminkan masyarakat multikultural, identitas, dan perspektif globalnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, diyakini bahwa situasi domestik Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri.

Diplomasi adalah penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara merdeka, kadang-kadang meluas juga kehubungan dengan negara-negara bawahan; atau secara singkat masih, pelaksanaan bisnis antar negara oleh cara damai (Satow, 1962:1).

Uraian sejarah membuktikan bahwa kepentingan politik luar dan dalam negeri bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya adalah situasi dalam negeri. Secara keseluruhan, pemindahan ibu kota dan menawarkan analisis alternatif dari perspektif hubungan internasional (terutama konsep kekuasaan).

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga bermanfaat bagi penguatan dan penguatan politik luar negeri Indonesia. Pemindahan ibu kota krusial mempengaruhi cita-cita sang proklamator Ir. Soekarno serta sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Selain itu, karya tulis ini dengan kompleks membahasan pemindahan ibu kota dan mencoba memberikan perspektif lain, berdasarkan perspektif geopolitik, hubungan internasional (diplomasi), dinamika kedaerahan, serta peranan mahasiswa dalam menjaga stabilitas demokrasi untuk modernisasi berpolitik. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia. Ibu kota akan dipindah ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. "Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut UU IKN Pasal 6, berikut letak ibu kota baru Indonesia secara geografis:

Bagian Utara: 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan

Bagian Selatan: 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25.260" Lintang Selatan

Bagian Barat: 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan; dan Bagian Timur pada 117° 18' 28.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu: Di Selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Di Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.Di Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; serta Di Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

GEOPOLITIK KALIMANTAN DAN DIPLOMASI PEMBANGUNAN POLITIK

Pemerintah Indonesia sedang dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Pasar Utara dan secara resmi dinamai Nusantara. Karena urusan dalam negeri mendefinisikan kebijakan luar negeri, strategi politik luar negeri Indonesia mungkin berbeda berdasarkan situasi politik saat ini dan pemerintahan saat ini.

Sebagai contoh, tujuan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Soekarno adalah untuk mengamankan pengakuan internasional dan menangani tindakan agresi barat (Haryanto, 2016). Perencanaan pemindahan Ibu Kota negara memang bukan hal yang baru pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno sudah mengkonsepkan Kota Palangkaraya sebagai Ibu Kota Indonesia.

Salah satu pertimbangan Soekarno dalam memilih Kota Palangkaraya sebagai Ibu Kota saat itu adalah faktor geopolitik Kalimantan, Soekarno membentuk lembaga pemikir yang mengkaji persoalan geopolitik dan geostrategi. Sekarang kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Sejak dahulu, bangsa ini telah menerapkan pemahaman tentang geopolitik sebagai geosrategi dalam melakukan perlawanan.

Perang di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Perang Paderi di bawah komando Imam Bonjol, Perang Sabil di tanah rencong Aceh dan Perang Gerilya pasukan Republik yang dipimpin oleh Jendral Soedirman, semuanya memanfaatkan kondisi geografis. Tentunya, medan geografi Nusantara kala itu sangat asing bagi penjajah. Sehingga menguntungkan bagi yang memahami kondisi medan tersebut.

Contoh yang sangat sederhana untuk memahami pentingnya geopolitik. Dalam mengamati peran serta pemerintah perlu nya investor sehingga Ibu Kota Nusantara dilirik oleh Pemerintah Spanyol dan Finlandia menyatakan ingin bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Spanyol dihadiri Duta Besar Spanyol Francisco Aguilera dan Atase Perdagangan Spanyol Jose Angel Molero Gonzalez. Aguilera menyatakan, Spanyol ahli dalam hal teknik dan juga keuangan. ”Kami juga memindahkan ibu kota kami di masa lalu, dan kami berharap dapat berkontribusi pada proyek IKN,” tutur Aguilera.

Country Director BEBC (BIMG Eaga Business Council) Sayid Irwan mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi magnet untuk berinvestasi bagi sektor swasta di negara peserta Brunei Darussalam Indonesia Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) "Kalimantan mendapat anugerah magnet yang sangat besar yaitu dengan penetapan bahwa IKN akan pindah ke Kalimantan.

Analisis dilanjutkan dengan aspek kerangka teoritis, difokuskan pada studi hubungan internasional, terutama konsep kekuasaan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Kekuasaan didefinisikan sebagai salah satu instrumen penting yang paling umum dalam bidang kebijakan luar negeri. Hal ini mengacu pada keterampilan individu, kelompok, agensi, aktor, dan institusi untuk mempengaruhi perilaku kelompok, mitra, sekutu lawan sehingga mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kelompok yang memiliki kekuatan.

Apalagi kekuasaan setidaknya memiliki dua elemen utama yang menekankan pada tangible dan intangible (Widyaatmaja, 2016). Yang terakhir mencakup elemen fisik, demografi, sumber daya alam, industri, jalur komunikasi dan informasi, pertanian, dan militer, sedangkan yang pertama mencakup pemerintah, warga negara, keamanan, dan reputasi.)

HARAPAN & TANTANGAN BARU PEMIMPIN INDONESIA MASA DEPAN DALAM ARUS GLOBALISASI SERTA PEMBANGUNAN IKN

Ibu kota Indonesia saat ini Jakarta dan pusat ekonomi nasional juga menjadi subyek perselisihan tersebut. Akibatnya, beban berat Jakarta yang lama dianggap sebagai salah satu argumen relokasi yang rasional, diikuti oleh argumen lain seperti tingkat urbanisasi, pembangunan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Jakarta kemudian akan direlokasi pada jarak sekitar 1200 km di pulau lain nusantara dari Jakarta (Pulau Jawa) ke Penajem Pasar Utara (Kalimantan). Lokasi ibu kota baru tersebar di 3.333 km persegi dengan jumlah penduduk 166.554.

Dari aspek geostrategis, Kalimantan ditunjuk karena beberapa aspek seperti lokasi pusat, asal komponen energi utama untuk tujuan nasional, sumber utama air, kepadatan penduduk terendah, dan tingkat gempa dan ekonomi yang rendah. Tanpa disadari konflik internal elite politik dan masyarakat daerah IKN tentu terjadi dalam interaksi kehidupan sosial tidak selalu bermuara pada kepentingan politik tetapi disisi lain juga terdapat titik temu sebagai pencipta hubungan interaksi sosial yang harmonis hingga terdapat kerja sama di dalamnya berupa konsensus. Teori konflik Ralf Dahrendorf pencetus teori konflik dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam sudut pandang analisa konfliknya didasarkan atas perubahan pada sistem struktural dengan pengkategorian atas landasan tingkatan ekstremitasnya dan selang waktu konflik.

Dalam tulisan ini saya telah membahas Konsep dasar yang dikemukakan oleh otoritas pembangunan politik Indonesia dalam rangka menyambut Ibu kota Negara. Definisi ini oleh otoritas terkait telah memberi kita pemahaman mendasar yang baik dan pengetahuan tentang diplomasi dan hubungan diplomatik antar negara dan kawasan ASEAN. Tampaknya melambangkan tatanan baru dalam urusan dunia, di mana pemerintah dengan cepat kehilangan pembelajaran aristokrat mereka dan sikap acuh tak acuh mereka dan orang-orang berbicara kepada orang-orang melalui perwakilan demokratis dan saluran informal.

Sementara dinamika pembangunan tersebut dipengaruhi erat dengan geopolitik Kalimantan dengan lingkungan yang strategis, sehingga  Diplomasi dengan prinsip bebas aktif, ditempatkan secara lebih umum pada profesional dan akuntabilitas sebuah negara. Namun hal tersebut tentu mempengaruhi Kalimantan hubungan antara beberapa negara ASEAN, kota dan daerah sekitarnya, terutama dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan internal politik, kebijaksanaan dan pertahanan strategi pertahanan nasional untuk menjaga stabilitas politik dari ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Diliriknya IKN sebagai proyek strategis menjadi sejarah yang kredibel dan sebuah tantangan baru bagi generasi selanjutnya,  permasalahan konflik dapat diredam oleh pemerintah daerah dengan dalih peningkatan sumber daya manusia dan janji pemerintah untuk menjaga lingkungan hijau disebut sebagai konsep forest city IKN.