Menurut Mahasiswa Embrio Provinsi Kaltara Lahir di Malang

Judul: Kaltara Ide yang Lahir Dari Mahasiswa Utara

Penulis: Ismit Mado

Tahun Terbit: 2022 (cetalak kedua)

Penerbit: Yayasan Sahabat Raflesia

Tebal: xxii + 213

ISBN: 978-623-6415-80-1

Menurut versi mahasiswa, embrio Provinsi Kalimantan Utara lahir di Malang. Buku “Kaltara Ide yang Lahir Dari Mahasiswa Utara” ini adalah kepingan puzzle tentang proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dari versi aktivias mahasiswa. Buku ini menjadi sangat penting nilainya karena banyak pihak di Kalimantan Utara saat ini sedang menyusun buku sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Utara.

Ismit Mado adalah salah satu pelaku yang ikut menggagas dan mengobarkan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu ia adalah mahasiswa Kalimantan Timur yang kuliah di Malang. Sebagai seorang pelaku, Ismit Mado mempunyai wewenang yang besar untuk menyampaikan versinya melalui buku ini.

Ismit Mado membuka bukunya dengan menjelaskan masa lalu wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur. Ia menggambarkan bahwa di masa lalu, wilayah yang sekarang disebut Kalimantan Timur (sebelum pemekaran) adalah dua wilayah yang mempunyai dua pemerintahan yang berbeda. Di bagian selatan adalah wilayah yang diperintah oleh Kesultanan Kutai Kertanegara dan di wilayah utara diperintah oleh Kesultanan Bulungan (25). Meskipun demikian di jaman Hindia Belanda wilayah ini menjadi satu kesatuan pemerintahan di bawah Asisten Residen Borneo Timur yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sekarang.

Wacana wilayah utara untuk memisahkan diri, mulai marak di masa reformasi. Khususnya saat Pemerintah Pusat mendengungkan Otonomi Daerah. Keinginan pemisahan ini didasari kepada kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap wilayah bagian utara. Wacana pemisahan wilayah utara juga bergaung di kalangan mahasiswa. Sebenarnya diskusi-diskusi tentang ketimpangan pembangunan Pusat - Daerah ini sudah mulai muncul sejak tahun 1990-an

Proses pemisahan bagian utara tidaklah berjalan mulus. Ada dinamika yang sangat menarik yang diungkap oleh Ismit Mado dalam buku ini. Pada awalnya gerakan otonomi lebih berfokus kepada otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan belum membawa isu pemisahan wilayah bagian utara. Sejak Pemerintah Pusat mengundangkan UU No. 22 tahun 1999, Mahasiswa Kalimantan Timur melalui wadah Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) sudah mulai bergerak.

Lahirnya embrio Provinsi Kalimantan Utara

Di tengah-tengah gencarnya usaha untuk otonomi Provinsi Kaltim, muncul gerakan pemisahan wilayah utara dari Kaltim. Menurut Ismit Mado gerakan mahasiswa yang mendorong pemisahan wilayah utara ini diawali dari diskusi di Asrama Mandau Malang. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1999, ditandatangani komunike untuk memisahkan wilayah utara menjadi provinsi sendiri (hal. 45). Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan tuntutan kepada tiga daerah di wilayah utara, yaitu DPRD Tingkat II Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau.

Supaya gerakan perjuangan pendirian provinsi di bagian utara bisa lebih terorganisir, para pelajar dan mahasiswa dari bagian utara membentuk wadah bernama Solidaritas Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (SPMKU) (hal. 53). Ismit Mado terpilih menjadi koordinator SPMKU. Melalui wadah SPMKU inilah pelajar dan mahasiswa yang berasal dari wilayah utara melakukan sosialisasi pemekaran Provinsi Kalimantan Timur. Setelah terbentuk di Malang, SPMKU juga terbentuk di berbagai kota di Indonesia.

Berbagai dukungan

SPMKU melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan gagasan tersebut, termasuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kepala Daerah dan Kepala DPRD di tiga Daerah Tingkat II yang berada di wilayah utara (hal. 59). Mereka juga melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (hal. 68, 87), dan Pemerintah Pusat di Jakarta (hal. 71). Sosialisasi oleh mahasiswa ini mendapatkan sambutan yang baik dari Pemerintah daerah di utara. Gubernur Kaltim saat itu (hal. 111), Lembaga Pengembangan Sumber Daya (LPSD) Kaltim (hal. 120), dan KNPI Kaltim (hal. 121) juga ikut mendukung . Demikian juga dengan Kepala Adat Besar Dayak Lundaya Kaltim (hal. 117). Dukungan yang baik ini membuat wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara memasuki tahap realisasi.

Langkah berikutnya adalah membuat Konggres Masyarakat Utara sebagai upaya untuk memperkuat gagasan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara (hal. 79). Diskusi di Tarakan pada tanggal 30 Oktober 2000, dibentuklah Dewan Formatur. Sayang sekali konggres rakyat ini tak mudah terwujud.

Suara yang berseberangan

Meski mendapatkan banyak dukungan, namun pihak-pihak yang menentang atau tidak setuju berdirinya Provinsi Kalimantan Utara juga cukup banyak. Alasan dari mereka yang tidak setuju, diantaranya adalah: (1) lebih penting memikirkan masalah ekonomi (hal. 162), sebaiknya pemekaran bukan berasal dari elite (hal. 163), kesiapan SDM (hal. 164), kesiapan PAD (hal. 166).

Tantangan secara langsung muncul dari Kabupaten Nunukan yang mendeklarasikan tidak ikut Kaltara (hal. 172). Demikian pun Gubernur Kalimantan Timur Suwarna, saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Malinau menyampaikan sebaiknya masyarakat Kaltara jangan buru-buru mendirikan provinsi (hal. 175). Sementara itu Kabupaten Malinau belum serius ikut Kaltara (hal. 178). Juga Berau yang meragu (hal. 184).

Sayang sekali buku karya Ismit Mado ini berhenti berkisah sampai tahun 2001 saja. Proses selanjutnya tentang berdirinya Provinsi Kaltara tidak terekam dalam buku ini. Apakah artinya perjuangan mahasiswa sudah tidak ada lagi? Atau dinamika pembentukan provinsi telah diambil alih oleh para elite? Mungkin buku-buku lain yang ditulis oleh para pihak yang terlibat dalam proses berdirinya Kaltara akan bisa melengkapi, sehingga proses berdirinya Provinsi Kaltara bisa menjadi lebih lengkap.

Buku karya Ismit Mado ini harus menjadi rujukan, jika nantinya ada pihak yang menyusun buku sejarah berdirinya Provinsi Kaltara. Sebab Ismit Mado adalah pelaku dan ia melengkapi bukunya dengan rujukan dari kliping surat khabar dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kliping dan dkomen resmi adalah rujukan yang sangat kuat dalam merekonstruksi sejarah. 696