Indonesia yang Sesungguhnya Ada di Perbatasan

“Ada Indonesia di Malinau,” ucap saya lantang dan spontan ketika melihat barisan manusia menggunakan berbagai macam pakaian adat. Bukan cuma pakaiannya yang menunjukkan keberagaman, namun orang-orangnya pun bermacam-macam sesuai dengan pakaian adatnya. Mereka juga tidak sekadar menggunakan pakaian, melainkan juga menampilkan seni dan budaya sukunya masing-masing. Jumlah mereka tidak kurang dari 1000 orang, dan berasal dari sekitar 20 suku. Mulai dari Dayak, penduduk asli di Malinau, Tidung, Bulungan, Jawa, Sunda, Bugis, Toraja, Makasar, Manado, Minahasa, Minang, Melayu, Banjar, Betawi, Ambon, Batak, Bali, NTT, Papua, sampai etnis Tionghoa. Semuanya tumplek dalam acara Irau ke-8 dalam rangka ulang tahun kabupaten Malinau yang ke-15. Derai tawa dan suka cita mendominasi suasana.

Parade budaya itu bukan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Parade budaya ini bukan pula kumpulan anak sekolah dalam acara budaya, yang hanya mengenakan pakaian adatnya saja. Parade ini adalah unjuk gigi dan eksistensi setiap warga dari suku yang berbeda, namun dengan balutan persatuan dan kesatuan bangsa. Sang Bupati Malinau Dr. Yansen TP., sejak awal selalu mengedepankan nilai kebangsaan dan nasionalisme. Suatu hal yang sangat penting dimiliki anak bangsa, apalagi yang hidup di wilayah perbatasan. Tak heran jika slogan acara Irau Malinau adalah Kreativitas Nasionalis Kebangsaan.

Seribuan orang tersebut berasal dari warga Malinau, baik penduduk asli maupun pendatang, dengan latar belakang berbeda baik suku, bahasa, maupun agamanya. Mereka bersatu padu menyukseskan acara pembukaan Irau Malinau 15 Oktober lalu. Setiap kelompok warga berjalan meampilkan seni budayanya, melintasi panggung kehormatan tempat Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Malinau serta pejabat lainnya berdiri serta melambaikan tangan. Setiap kelompok diakui keberadaannya, diakui seni dan budayanya, diakui peran dan partisipasinya.

Bupati Malinau menyebutkan, tidak mudah mengajak semua elemen masyarakat di wilayahnya untuk ikut serta dalam Irau. Butuh waktu yang panjang, untuk membujuk mereka. Apalagi untuk kelompok masyarakat yang sangat minoritas. Sebagai salah satu bentuk dorongan, pemda Malinau memberikan bantuan dana kepada kelompok-kelompok itu untuk membuat sesuatu yang dapat ditampilkan.

Maka, dalam upacara pembukaan Irau tersebut, tampaklah beragam budaya, mulai dari tarian khas suku Dayak, Reog Ponorogo sampai Barongsai Tionghoa. Selama 13 hari pelaksanaan Irau, setiap suku tersebut juga diberikan waktu untuk tampil secara bergantian. Malinau nun jauh di perbatasan sana, ternyata menjadi tempat yang sangat ramah buat budaya bangsa, untuk setiap suku bangsa. Malinau tidak kalah dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), surganya beragam manusia dari berbagai etnis hidup tenang dan damai.

Malinau baru mekar menjadi kabupaten pada 1999 lalu. Sebelumnya, Malinau merupakan kecataman bagian dari Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. Setelah Malinau mekar, provinsinya pun menyusul dimekarkan menjadi Kalimantan Utara, yang terdiri dari Malinau, Bulungan (Tanjung Selor), Nunukan, Tanah Tidung, dan Tarakan. Luas wilayah Malinau memang layak menjadi kabupaten. Bahkan mungkin bisa menjadi beberapa kabupaten. Catat luasnya ya, yaitu hampir 40.000 km2. Sebagai perbandingan, luas wilayah Jakarta adalah 650 km2. Artinya, luas Malinau hampir 70 kali lebih besar dibanding Jakarta. Butuh berapa Jokowi untuk mengurus Malinau?

Sebagian besar Malinau terdiri dari hutan. Di sana terdapat hutan lindung Taman Mentarang, yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dinobatkan sebagai paru-paru dunia. Hutan Kalimantan yang luas itu, yang juga dianggap sebagai paru-paru dunia, sebagiannya berada di Malinau. Dengan hutan dan wilayah seluas itu, Malinau hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 80.000 orang atau hanya 2 orang penduduk per km2. Jangan heran apalagi menghujat, jika Bupati Malinau mendorong warganya untuk memiliki lebih dari 2 anak! Malinau butuh sumber daya manusia yang lebih banyak, untuk membangun wilayahnya.

Saat ini, Malinau makin dikenal berkat tindak tanduk bupatinya, yaitu Dr. Yansen TP., dan Sekretaris Daerah Prof. Dr. Adri Paton. Suatu catatan tersendiri, sebuah kabupaten yang dikelola oleh DOKTOR dan PROFESOR. Bupati mencanangkan program pembangunan yang beberapa langkah lebih maju dibanding Undang-undang tentang Desa no. 6 tahun 2014. Malinau sudah menjalankan otonomi desa dalam arti sesungguhnya dan memberikan dana lebih dari Rp 1 miliar per tahun per desa. Pemda menyebut program tersebut sebagai Gerakan Desa Membangun atau Gerdema. Konsep, program dan pelaksanaannya kemudian dibukukan dengan judul Revolusi dari Desa, Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Kepada Rakyat, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo (Gramedia Grup). Seluruh program pembangunan di Malinau selalu dilandasi oleh prinsip dasar, yaitu nasionalis kebangsaan.

Jadi kalau mau melihat Indonesia yang sesungguhnya, datanglah ke Malinau. Kalau mau mendengarkan lagu Indonesia Raya sering dikumandangkan datanglah ke kota perbatasan itu. Jika mau menyaksikan kehidupan beragam suku bangsa dalam damai, silakan ke Malinau, 2,5 jam perjalanan sungai dari Tarakan. Andai mau melihat hutan Indonesia yang sebenar-benarnya, kunjungilah Malinau, 30 menit perjalanan udara dari Tarakan.

Indonesia yang sesungguhnya ada di sini, di Malinau!

 Malinau, 21 Oktober 2014