Perbatasan Krayan Menggugat Pemerataan Infrastruktur

Laki-laki itu bernama Danel, seorang tokoh masyarakat yang tinggal di sebuah desa kecil Wa’Yagung di ujung perbatasan Kecamatan Krayan. Sebuah desa yang jauh dari kecamatan dan kota. Di desa Wa’Yagung halangan terbesar untuk beranjak dari desa ke kecamatan/kota adalah jalanan dan minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Kerbau menjadi kendaraan terbaik untuk digunakan.

Setelah sekian lama tinggal di desa Wa’Yagung, Danel terperangkap kisah percintaan. Danel jatuh cinta kepada wanita yang juga tinggal di desa Wa’Yagung, dari hasil percintaannya membuahkan seorang anak gadis cantik yang kini tumbuh dewasa. Namun pada pertengahan tahun 2020 yang lalu, kebahagiaan mereka pun kandas ketika Danel terdiagnosa penyakit dalam yang berbahaya.

Mengetahui Danel dalam keadaan sakit keras, keluarga dan masyarakat desa Wa’Yagung akhirnya bergotong-royong memikul tubuh Danel yang lemah menggunakan tandu yang terbuat dari bambu. Perjalanan panjang yang memakan waktu 5 (lima) jam untuk tiba di Rumah Sakit Kecamatan, mengakibatkan nyawa Danel tidak tertolong.

Infrastruktur dan akses kesehatan yang belum terjamah sama sekali oleh pemerintah menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat desa Wa’Yagung. 75 tahun negara Indonesia merdeka, melewati masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, bahkan Era Reformasi, desa Wa’Yagung tidak pernah merasakan apalagi menikmati hasilnya. Kisah perjuangan Danel melawan sakit dan lelahnya masyarakat Wa’Yagung, pun tidak pernah meminta perhatian khusus dari pemerintah.

Mereka hanya meminta pemerataan hak infrastruktur sebagai bagian dari negara Indonesia. Dan perjuangan ini bukan soal urusan material semata tetapi tentang kesetaraan hak memperoleh pendidikan, kesehatan dan pembangunan.

Kisah Danel bukanlah cerita fiksi, bukan pula khayalan seorang pejuang yang seharusnya memperoleh haknya. Cerita ini adalah kisah nyata Danel, peristiwa tentang kematian di perjalanan karena sakit yang semacam ini tak hanya berhenti pada Danel. Banyak peristiwa sebelumnya, hanya saja tidak sampai pada media.

Sebagai bagian dari negara Indonesia: Bolehkah Wa’Yagung menggugat? Ataukah masyarakat Wa’Yagung harus senantiasa percaya dan terus menunggu-nunggu datangnya “ratu adil”? Menangis, menunggu, dan mengharapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan dan tak hentinya mengharapkan: Kapan negara hadir? Apakah negara mengerti akan hal yang lebih dalam dari ini?

Mungkinkah masyarakat perbatasan harus melakukan pemberontakan agar negara dapat mengerti, seperti pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, pemberontakan Persemesta di Sulawesi Utara 1958, atau melakukan Gerakan Separatis di Aceh 1976, Ambon 1999 dan di Papua 1965?

Logika pemerintah yang biasanya menempatkan pembangunan yang hanya berpusat pada wilayah yang mampu memberikan keuntungan secara ekonomi, sementara daerah yang berada di pinggiran tidak dibangun, karena dianggap tidak efisien dan tidak memberikan keuntungan bagi negara, harusnya diubah.

Semangat Presiden Jokowi dalam memberikan pemerataan infrastrukutur, bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia bukan bicara tentang pertumbuhan dan keuntungan tetapi pemerataan. Paradigma inilah yang harusnya diikuti oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama ditunggu masyarakat bertahun-tahun. Jika infrastruktur merata, maka masyarakat akan lebih mudah menikmati akses sosial, akses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.    

Dari sinilah kita memahami akan pentingnya pemerataan pembangunan. Pemahaman akan pemerataan ini penting agar negara Indonesia berbuat adil hingga wilayah perbatasan Krayan, khususnya desa Wa’Yagung sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara bukan hanya memerlukan getaran perasaan kemanusiaan sebagai solusi, melainkan sentuhan pembangunan langsung bagi masyarakat desa Wa’Yagung.

Agar tak ada lagi berita sedih seperti Danel.

***