Politik

Usai Pengkhianatan, Kemana Sebaiknya AHY Berlabuh?

Rabu, 6 September 2023, 12:15 WIB
Dibaca 223
Usai Pengkhianatan, Kemana Sebaiknya AHY Berlabuh?
Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: jawapos.com)

Pepih Nugraha

Penulis senior

Waktu yang mendewasakan, kata lirik sebuah lagu. Dalam politik, waktu bisa membalikkan perahu. Penting bagi AHY mempelajari kedua aspek itu: waktu yang akan mendewasakannya berpolitik, tetapi karena waktu pulalah perahu yang ditumpanginya tenggelam di lautan. Waktu yang kritis luput ia antisipasi.

Perumpamaan ini tepat kiranya dialamatkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, putera Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Atas turbulensi di tubuh Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) berupa pengkhianatan Surya Paloh dan Anies Baswedan selaku "pion"-nya yang membuatnya tersingkir dari perebutan posisi bakal cawapres, AHY menyatakan "move on". 

AHY bisa memaafkan para pengkhianat di matanya, tetapi tidak bisa melupakannya begitu saja. AHY tentu menyimpan kesumat politik. AHY berprinsip, tidak tunduk pada pepatah "Je finirai par l'oublier" (saya akan mengakhiri dengan melupakannya), melainkan suatu tekad, "Je pardonnerai, mais je n'oublierai pas" (saya akan memaafkan tetapi tidak akan melupakannya). 

AHY dan Demokrat kena "prank", sebagaimana diakui SBY, oleh "musang berbulu domba" (maksud SBY: "srigala berbulu domba" atau "musang berbulu ayam"). SBY "confuse" atas dua peribahasa yang maknanya sama itu saking emosinya. Seorang ayah pasti geram melihat anaknya "dipermainkan" oleh para "srigala" atau "musang" berpengalaman. Bagi AHY sendiri, apa yang menimpa dirinya -sebutlah itu pengkhianatan- merupakan perjalanan berharga dan sangat penting: demikianlah hukum rimba politik bekerja.

Benar AHY telah membawa Demokrat lolos dari lobang jarum berupa pembegalan partainya oleh -tentu saja- pembegal, tetapi jebakan-jabakan lain dan di antaranya berupa ranjau mematikan masih bertebaran di depan. Pengkhianatan Surya Paloh dan Anies Baswedan hanya satu contoh kecil saja.

Baiklah, karena AHY berjanji akan "move on", maka pertanyaan besarnya adalah: ke mana arah "move on" AHY dengan Demokrat-nya? Ada beberapa pilihan tentu saja:

Pertama, AHY bisa membawa partainya ke arah "the one and only" partai oposisi yang ada menghadapi pemerintahan hasil Pilpres 2024 nanti. Ini terjadi bila "deal" antara dua koalisi sisa, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Koalisi PDIP, tidak tercapai. Tetapi undang-undang mengharuskan Demokrat berkoalisi kalau tidak mau terkena sanksi berupa larangan ikut pemilu berikutnya. Jadi, alternatif pertama ini harus diabaikan.

Kedua , karena sudah menyatakan hengkang alias keluar dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP), maka pilihannya hanya bergabung ke KIM atau PDIP. KIM sudah memiliki capres, yaitu Prabowo Subianto, sedang capres PDIP adalah Ganjar Pranowo. Pilihan AHY: mau bergabung ke Prabowo atau ke Ganjar?

Ketiga, membentuk poros sendiri atau poros ke-empat. Hal ini dimungkinkan jika PPP, PKS dan Demokrat bergabung. Di PPP ada Sandiaga Uno yang tajir melintir tapi belum juga mendapatkan posisi cawapres yang diincarnya. Maka baginya, ini kesempatan baik untuk membentuk pasangan baru: Sandiaga-AHY. Sinyalemen adanya ajakan pembentukan poros ini juga dikemukakan SBY selaku ketua majelis tinggi partai.

Pilihan menjadi oposisi tulen atau "solo oposan" dan membentuk poros ke-empat sangat memungkinkan. Tetapi pilihan lain, yaitu bergabung ke salah satu koalisi yang sudah terbentuk -minus KPP- juga menarik, setidaknya bagi AHY. 

Lantas, ke koalisi mana sebaiknya AHY dan Demokrat bergabung?

Sesungguhnya dua-duanya baik saja dan kedua pimpinan koalisi akan dengan senang hati menerima anggota baru, apalagi anggota yang membawa dendam membara terhadap salah satu koalisi lawan.

Prabowo sebagai pimpinan KIM, juga menaruh "dendam" kepada Anies maupun Cak Imin. Anies berkhianat karena lupa janji yang diucapkannya sendiri, yaitu tidak akan menjadi capres selagi Prabowo menjadi capres. Nyatanya, Anies menjadi capres atas kendali Surya Paloh. Pun demikian dengan Cak Imin. Seseorang yang dianggapnya bakal menutupi kekurangan suara di Jatim karena Cak Imin dianggap mewakili Nahdlatul Ulama, nyatanya Cak Imin terbang karena tak tahan di-PHP melulu oleh Prabowo.

Karena dendam politik ini, maka Prabowo akan "welcome" terhadap AHY dan Demokrat-nya. Lagi pula, Demokrat cukup berpengaruh di Jatim sebagai lumbung suara di mana Prabowo lemah di sana. Tetapi di KIM sudah ada dua partai berpengalaman meraih kursi parlemen, yaitu PAN dan Golkar, di samping ada PBB dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai tokohnya. PAN, Golkar dan PBB akan menganggap Demokrat sebagai rival potensial, karenanya agak kurang nyaman buat AHY.

Bagaimana jika bergabung ke PDIP? Sebagian pengamat mengatakan sangat tidak mungkin akibat perseteruan akut antara dua tokoh seniornya: Megawati Soekarnoputri vs SBY, yang sampai sekarang belum mencapai titik temu. Megawati merasa dikhianati oleh SBY yang kala itu menjadi menteri di kabinet Megawati tetapi keluar dan menjadi penantangnya. Dilalah, di dua Pilpres, 2004 dan 2009, Megawati kalah menyakitkan oleh SBY. 

Dendam politik mungkin sebagian sudah terlampiaskan saat Jokowi dua periode menjadi Presiden, tetapi tetap saja Jokowi tidak "head to head" dengan SBY. Intinya, dendam Megawati belum terlampiaskan sepenuhnya.

Lalu apakah dendam itu akan tetap abadi? Sebagaimana adagium dalam dunia politik, "tidak ada kawan maupun lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi", rasanya sangat mungkin kesumat itu diakhiri dengan sebuah perdamaian yang indah berupa bergabungnya AHY dan Demokrat ke tubuh koalisi PDIP. 

Soal posisi cawapres, lupakan saja. Mungkin AHY belum waktunya, butuh waktu yang mematangkan dan mendewasakannya. Pilpres 2029 AHY sudah sangat matang dalam segala hal: berpikir dan bertindak.

Bila perdamaian terwujud, imbas berakhirnya perseteruan antara Megawati dengan SBY akan bernilai positif dan luar biasa penting bagi pembelajaran publik. Ada pelajaran berharga bagi bangsa, bahwa perseteruan yang terjadi antara elite politik (apalagi selevel mantan Presiden) tidak membawa maslahat apa-apa buat rakyat, juga bukan teladan yang baik; pertikaian hendaknya tidak dijadikan sebagai ego pribadi. 

Alih-alih ego pribadi, yang harus didahulukan adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan menuruti egoisme personal hanya karena adu gengsi siapa yang harus memulai perdamaian.

Mana tahu perdamaian itu berupa diterimanya AHY dengan Demokrat-nya menjadi anggota baru koalisi PDIP. selain PDIP, di sana hanya ada satu partai peraih kursi yang sudah bergabung, yaitu PPP. Sementara penentuan cawapres PDIP biasanya menunggu detik-detik akhir. Jadi, Megawati tidak bisa didikte untuk urusan mencari siapa cawapres bagi Ganjar Pranowo.

Di sini, AHY dan Demokrat lebih "nyantai" karena dalam posisi tidak ditarget untuk menjadi cawapres, tetapi memperkuat koalisi PDIP. 

Tidak seperti saat berkoalisi dengan Nasdem di KPP, Surya Paloh berkepentingan menjegal AHY sebagai cawapres bagi Anies karena "coat-tail effect" akan sangat menguntungkan Demokrat. Ini sudah terbukti. Surya Paloh hanya berkepentingan membesarkan Nasdem miliknya dengan mengorbankan AHY dan bahkan mungkin Anies yang kini tidak lebih dari sekadar pionnya.

Alhasil, dengan "move on" melupakan pengkhianatan Surya Paloh dan Anies sekaligus, sangat mungkin AHY dan Demokrat untuk bergabung ke koalisi PDIP daripada bergabung ke KIM yang telah partai-partai politik yang menganggap Demokrat pesaing potensial.

***