konsep Pertanian Terpadu sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kesuburan lahan dan kesejahteraan ekonomi
.jpeg)
PONTIANAK – Isu kedaulatan pangan dan karut-marut sistem distribusi pupuk menjadi sorotan tajam dalam Dialog Publik bertajuk "Membaca Ulang Kalbar: Antara Harapan dan Janji Politik" yang diinisiasi oleh Idealog. Dalam forum tersebut, Sekjen Gerakan Revolusi Pertanian (GRP) sekaligus eks Presiden Mahasiswa Faperta Untan, Bernadinus Tagaptiam Gudag, menyampaikan kritik pedas terhadap kebijakan pertanian yang dinilai belum berpihak pada nasib petani kecil.
Tagap Desak Perubahan Sistem: "Pertanian Harus Dari, Oleh, dan Untuk Petani"
Dalam orasinya yang menggebu, Bernadinus Tagaptiam Gudag menekankan bahwa sistem pertanian di Kalimantan Barat saat ini memerlukan perombakan total. Ia mengusung konsep Pertanian Terpadu sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kesuburan lahan dan kesejahteraan ekonomi.
"Pertanian kita harus berubah. Sistemnya harus dari petani, oleh petani, dan untuk petani," tegas Tagap. Ia mencontohkan pentingnya siklus organik, di mana sampah rumah tangga dan pasar seharusnya diolah menjadi pupuk organik yang kembali ke lahan petani, guna menekan tingginya ketergantungan pada pupuk kimia.
Soroti Temuan Pupuk "Tak Sesuai Standar" di Akademisi
Salah satu poin paling krusial yang disampaikan Tagap adalah adanya ketidaksesuaian kandungan dalam pupuk kimia yang beredar di pasaran. Ia merujuk pada hasil penelitian mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (Untan) yang menemukan bahwa kandungan nutrisi dalam produk pupuk seringkali tidak sesuai dengan label yang tertera.
"Ini sangat merugikan, baik bagi akademisi maupun petani. Jika petani yang harus menanggung beban ini sendiri, lalu apa fungsi pengawasan distribusi dan pengolahan pupuk oleh pemerintah? Ini yang harus dievaluasi total," ujarnya dengan nada kritis.
Sengkarut Tengkulak dan Rantai Distribusi Panjang
Selain masalah teknis pupuk, Tagap juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tengkulak yang mempermainkan harga di tingkat pasar. Ia menilai rantai distribusi yang terlalu panjang membuat keuntungan petani tergerus habis, sementara konsumen tetap membayar harga tinggi.
Ia menagih ketegasan hukum dari pemerintahan Norsan-Krisantus untuk hadir di tengah-tengah relasi antara petani dan pasar. Namun, saat ditanya mengenai solusi konkret lebih lanjut, Tagap memberikan jawaban satir yang menohok bagi para pemegang kebijakan.
"Solusi? Jangan tanya saya, nanti pemegang kebijakan malah tidak kerja. Tugas mereka adalah mengeksekusi sistem yang benar," pungkasnya.
"Salam GRP! Petani Jaya, Petani Sejahtera!"
Pernyataan Bernadinus Tagap ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun pertama kepemimpinannya. Harapan publik terhadap "Kalbar Baru" bukan hanya soal pembangunan infrastruktur jalan, melainkan soal keberanian pemerintah dalam membenahi mafia pupuk dan tata niaga pangan yang selama ini mencekik para petani di pelosok Kalimantan Barat.
.png)
