Politik

Ketika Politik Jadi Panglima dan Hukum sebagai Alat Pemenangan Kekuasaan

Rabu, 24 Maret 2021, 19:19 WIB
Dibaca 198
Ketika Politik Jadi Panglima dan Hukum sebagai Alat Pemenangan Kekuasaan
Hukum dan kekuasaan, ilustrasi(Foto: blogger.com)

Jika politik jadi panglima akan memunculkan tragedi berdarah. Contoh pada kepemimpinan Adolf Hitler di masanya, di mana jutaan manusia mati akibat lebih mengedepankan kepentingan politik. Begitu juga yang terjadi di masa pemerintahan Donald Trump lalu, kebijakan yang sangat terasa diskriminatif kepada ras yang berbeda, padahal Amerika memiliki kepentingan nasional yaitu salah satunya melindungi hak azasi manusia.

Dampak dari kepemimpinan yang diskriminatif tersebut saat ini membentuk pola baru yang semakin melebar yaitu terjadinya perbedaan antar ras yang terus semakin mencolok, sudah banyak warga negara Amerika keturunan Asia menjadi korban diskriminatif oleh masyarakat Amerika lainnya karena dianggap sebagai sumber virus Corona yang membuat kehidupan manusia menderita dan kesulitan. 

Jika sebuah negara hukum tidak menegakkan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyatnya, serta hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk memenangkan kekuasaan dan semua harus patuh pada kehendak kekuasaan, tanpa mengikuti aturan dengan bertindak semena-mena, maka ini sudah masuk pada model pemerintahan diktator. Jika politik jadi panglima akan menimbulkan konflik berdarah yang berkepanjangan. 

Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum tidak ingin hal demikian terjadi. Politik yang kondusif akan mewujudkan kehidupan yang harmoni sejahtera, untuk mewujudkan politik yang kondusif tidak ada cara lain selain menjalankan politik dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu memunculkan produktifitas yang baik otomatis ekonomi rakyat dan negara meningkat dan rakyat sejahtera.

Dengan menegakkan hukum secara tegas, tertib, teratur dan sadar dalam menjalankan kepentingan politiknya, maka tujuan politik yang diharapkan akan terwujud baik dan tidak terlalu lama. 

Namun politik sebagai panglima, saat ini sepertinya sedang dirasakan di Indonesia. Bagaimana tidak, salah satu dari unsur pemerintah terang-terangan melakukan kudeta terhadap partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara sah terpilih secara aklamasi, yang telah memiliki syarat salah satunya yaitu memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai Demokrat dalam arti penggunaan atribut saat itu sah digunakan bagi siapapun kader yang telah memiliki KTA dan mengajukan diri sebagai ketua umum partai Demokrat.

Berbeda dengan kudeta yang dilakukan oleh pihak yang bukan sebagai kader, tanpa memiliki KTA dan pemakaian atribut Demokrat secara sah (penyematan secara simbolis di depan seluruh kader) tahu-tahu menerima begitu saja jabatan sebagai ketua umum partai Demokrat yang sama sekali jauh dari unsur legalitas dengan menabrak semua aturan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara.

Jika sudah sepakat sebagai negara hukum, semua mereka yang terlibat dalam kudeta tersebut sudah bisa masuk pada kategori hukum pidana. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa membiarkan semua kejadian itu terjadi apalagi masih dalam suasana pandemi Covid-19, yang mengharuskan giat kumpul apalagi dalam satu ruangan harus mendapatkan izin dari satgas Covid-19.

Sadar bahwa kehidupan sangat dinamis maka membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia yang diikuti oleh norma-norma yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dimulai dari lingkungan keluarga, di luar keluarga dan lingkungan masyarakat secara luas.

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Hukum dan moral menjadi pertimbangan dasar dalam interaksi kehidupan manusia dalam mencapai keadilan.

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa untuk mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang tidak mentaatinya. Hukum berfungsi untuk mempertahankan perdamaian menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti.

Hukum dapat terwujud baik jika menuju peraturan yang adil dengan kata lain dalam peraturan terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Keadilan bukan berarti harus sama rata tetapi setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Jika terjadi upaya yang sangat jauh dari kultur ketimuran yang seharusnya mengedepankan sikap santun, sopan, saling menolong, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, empati, peduli, toleransi menunjukkan bahwa hukum dan moral sudah tidak lagi menjadi rambu-rambu yang dipatuhi dalam kehidupan berbangsa. Sejatinya kultur inilah yang menahan kita agar tidak sampai keluar dalam kendali pikir, sikap dan perilaku demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang bernilai tinggi, tenang dan aman. Tapi seringkali dirasakan justru tindakkan yang menabrak kultur/nilai tersebut muncul dari pihak pemerintah, sehingga memberi tanda atau kesan bahwa hukum boleh dilanggar dan tidak ada sanksi tegas setelahnya.

Jika hidup seperti ini bagaimana kita paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena hukum berdasarkan selera penguasa? Untuk pertahankan kekuasaan berupaya menjadikan politik sebagai panglima yang akhirnya merugikan elemen bangsa lainnya yang memiliki hak sama di ruang hukum. 

Jika hukum tidak menjadi panglima akan memunculkan gelombang massa yang sulit dibendung, pemerintah harus menyadari hal ini. Harus disadari bahwa dalam kehidupan demokrasi itu kata kuncinya adalah menghargai perbedaan, bagaimana bisa tetap hidup harmoni dalam perbedaan, disitulah teruji seorang pemimpin yang mengemban amanah rakyat. Tanpa rakyat tentu tidak ada gunanya pemimpin, dengan kata lain tidak ada pemimpin jika tidak ada yang dipimpin dalam hal ini rakyat, oleh karena itu harus saling menguatkan tapi bukan melemahkan. 

Disayangkan, jika dalam demokrasi terjadi pemaksaan kehendak dari pihak pemerintah, bagaimana bisa menghargai kehendak yang berbeda sepanjang dalam koridor hukum dan moral karena kedaulatan berada di tangan rakyat, itu adalah ruh demokrasi yang menghidupkan demokrasi.

Lelah sudah bangsa Indonesia dalam interaksi bernegara berbangsa jika caranya seperti ini terus, para koruptor yang masih saja melakukan aksinya bahkan di masa pandemi wabah pun tidak juga bisa dihentikan, jika seperti ini terus dapat memicu gelombang amarah rakyat.Jika pemerintah mengambil posisi sebagai lawan rakyat tentu ini sudah salah arah dalam proses penyelenggaraan negara dan ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan pada arah dan tujuan bernegara yang benar. 

Pemerintah harus menjadi contoh baik dengan berpegang teguh pada konstitusi maka menghadirkan kenyamanan hidup bagi seluruh rakyat di negerinya sendiri serta menginspirasi.

Hukum harus menjadi panglima tertinggi yang harus dijalankan dan dihormati agar penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik, Itu sejatinya pakem dalam kehidupan sosial.

Apakah akan dibiarkan kondisi seperti ini terus terjadi dan berkembang pada hal lainnya? Sebagai bangsa yang cinta ideologi Pancasila dan tanah air, tentu mengambil peran terdepan untuk menegakkan keadilan agar terwujud kehidupan berbangsa yang menjadi keinginan bersama bangsa Indonesia.

***