Politik

Selalu Ada Penumpang Gelap

Sabtu, 20 Februari 2021, 07:29 WIB
Dibaca 373
Selalu Ada Penumpang Gelap
Ilustrasi penumpang gelap (Foto: Malang Times)

Saat berlibur ke Roma, Itali, saya berkunjung ke negara kota Vatican (gereja Katolik) untuk melihat keindahanannya yang sangat terkenal, banyak turis berkunjung dari segala penjuru dunia. Saat itu terlihat ada rombongan yang akan masuk ke dalam gedung gereja (berkelompok), di pintu masuk mereka dihitung oleh penjaga pintu, saat di akhir ada satu orang harus keluar dan meninggalkan barisan dalam kelompok itu (tidak ikut masuk), bisa jadi orang tersebut adalah penumpang gelap. Yang ingin ikut masuk tapi tanpa harus membayar tiket masuk.

Kemudian saat di Geneva, Swiss saya juga melihat hal yang mirip, ada seseorang yang ikut mobil pengantar tamu hotel ke bandara, sang sopir bertanya kepada seseorang tersebut karena namanya tidak tercantum dalam daftar catatan yang ia pegang, tapi akhirnya karena rasa kasihan tetap diikutkan dengan catatan ingin menolong. Kedua cerita di atas sangat identik sebagai penumpang gelap yang menurut KBBI, penumpang gelap adalah penumpang yang tidak membayar.

Bisa jadi pada setiap negara di dunia selalu ada penumpang gelap yang memanfaatkan peluang-peluang yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi maupun kelompok. Bahkan walau sudah jelas ada aturan yang harus dipatuhi bagi setiap negara, para penumpang gelap dapat mengendalikan para pembuat dan pelaksana kebijakan di lapangan dengan cara melakukan kerja secara sembunyi-sembunyi.

Menurut JogloSemarNews.com, penumpang gelap yang terkait dengan pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan negara untuk keuntungan pribadi yang wujudnya macam-macam tapi yang sangat terlihat adalah keuntungan finansial.

Bagaimana dengan di Indonesia? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden ke-6 RI saat itu, pernah menyampaikan keresahannya terhadap kelompok penumpang gelap seperti mafia, makelar kasus (markus) yang sangat masiv, mereka sulit dibaca dan diketahui keberadaannya tapi dirasakan dampak kerja cenderung merugikan negara dan masyarakat.

Faktanya saat ini ditemukan ada kelompok yang bisa mengubah surat tanah atas nama orang lain menjadi namanya sendiri tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, kemudian kelompok yang entah dari mana bisa memasukkan materi pelajaran sekolah yang tidak sebagaimana mestinya, kurang mendidik untuk bahasan pelajar, lalu ada pihak yang entah siapa bisa memasukkan kebijakan dalam sebuah UU di DPR yang berdampak ketidak seimbangan dalam lingkup sosial masyarakat.

Dalam ranah politik juga demikian, jika kader partai adalah pihak yang jelas dan terukur dalam ruang politik maka selalu ada penumpang gelap yang secara tidak disadari atau disadari telah mempengaruhi para pelaku politik praktis dengan memunculkan politik identitas yang memicu ricuh dan gaduh, momen ini digunakan penumpang gelap untuk kepentingan mereka sehingga tidak terdeteksi karena semua orang sedang berfokus pada kericuhan yang terjadi.

Di media sosial juga demikian, terus menerus terjadi konflik antar pihak yang bersebrangan dalam kompetisi demokrasi, akhirnya semakin gaduh dan kadang berakhir di luar dunia maya yang mengganggu ketertiban umum. Pola dan rumus bekerja penumpang gelap selalu demikian, pola kerja mereka membutuhkan keheningan dan tidak terpantau dari hiruk pikuk kehidupan sosial agar berhasil mencapai tujuannya, jika masyarakat fokus ke hal ricuh maka mereka bisa bergerak leluasa.

Akhirnya sulit mengelola negara bahkan dalam kondisi normal, karena penumpang gelap sudah sangat terbiasa dan makin lihai dalam melakukan kerjanya. Apalagi dalam situasi yang sengaja dibuat ricuh oleh mereka, mereka sangat hapal masyarakat Indonesia mudah diprovokasi. Akhirnya seperti inilah kondisi negara dan bangsa Indonesia, sejatinya pemerintah sebagai legal institusi dapat menyelesaikan setiap persoalan bangsa.

Sulit membedakan mana orang yang dapat dipercaya atau sebagai penumpang gelap karena tidak ada ciri khusus terhadap fisik para penumpang gelap ini, rata-rata mereka berpenampilan sama dengan masyarakat umum atau bahkan terlihat berpenampilan lebih necis.

Pemerintah harus bisa mendeteksi kelompok ini dan memutus rantai kejahatan yang barangkali saat ini sudah sangat melebar pola perilakunya. Jika semakin besar, sejatinya semakin mudah untuk mengetahui keberadaan mereka dengan cara seluruh pejabat negara/ASN harus memiliki komitmen besar dan kuat sebagai abdi negara yang menjalankan proses penyelenggaraan negara untuk bertanggung jawab dan amanah terhadap tugas yang diemban, tidak bekerja di luar rule yang sebagaimana mestinya.

Jika pemerintah masih belum bisa mengatasi hal ini, maka akan semakin merusak pola tatanan dalam pengelolaan negara, mereka sebagai tangan-tangan kuat yang sulit tersentuh karena bermain dalam kegelapan. Seolah mereka hanya menggunakan bayangan saja pun, mampu menggerakkan dan mengendalikan keadaan seperti yang mereka inginkan.

Begitulah yang dirasakan dalam kehidupan berbangsa selama ini, apakah tidak bisa diberantas? Mengingat negara memiliki fungsi dan peran besar dalam menjaga dan melindungi rakyat dalam arti memiliki kemampuan maksimal yang lengkap untuk menindak atau mencegah hal-hal demikian terus terjadi.

Perilaku penumpang gelap ini cenderung menimbun hasil capaian/keuntungannya. Prinsip terpenting mereka harus bisa meraup sebanyak-banyaknya yang bisa didapat. Selain merugikan masyarakat dan negara, mereka juga tidak berperan membangkitkan ekonomi atau setidaknya menggerakkan ekonomi negara karena cenderung menimbun keuntungan finansialnya.
Jika penumpang gelap tidak diberantas habis maka sulit mewujudkan perekonomian yang merata bagi seluruh rakyat, karena saat ada hak seseorang secara UU, tapi dikorupsi oleh penumpang gelap tersebut. Jika terus seperti ini, Indonesia sangat sulit maju.

Penumpang gelap selalu ada di mana-mana, mereka yang berprinsip di mana ada kesempitan disitu ada kesempatan, jika umumnya orang berprinsip dimana ada kesempatan maka ada peluang untuk diberdayakan dalam artian baik/positif.

Di negara, di partai politik, di DPR, di kementrian/lembaga, di institusi, di kelompok masyarakat, dalam persahabatan rasanya selalu ada penumpang gelap. Setiap kita harus selalu sadar bahwa sebagai pejabat atau masyarakat awam harus memblok perilaku mereka agar tidak terus terjadi dan merugikan negara/ rakyat.

Hanya pertanyaan sederhana yang selalu digaungkan sebagai pengingat bahwa, sampai kapan hal begini terus terjadi hingga merugikan kita semua? Negara harus menjamin kehidupan masyarakat/rakyat di negaranya dengan tegas, jelas dan terukur.

Kesepakatan bangsa Indonesia, jangan beri jalan bagi penumpang gelap yang hanya memperkaya diri mereka sendiri dengan merugikan orang/pihak lain.

***