Politik

Kebenaran Bisa Disalahkan tapi Tak Bisa Dikalahkan

Selasa, 9 Maret 2021, 06:18 WIB
Dibaca 364
Kebenaran Bisa Disalahkan tapi Tak Bisa Dikalahkan
AHY dan 34 DPD Demokrat di Kemenhukam (Foto: pikiran-rakyat.com)

Kepengurusan partai Demokrat periode 2020-2025 yang dipimpin oleh ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang resmi terpilih secara aklamasi di kongres V partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), plus total ada 604 jumlah suara sah bulat seluruh Indonesia. Dengan harapan partai Demokrat semakin cerah di tangan sosok pemimpin baru.

Aklamasi menurut KBBI adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.

Ketika pemimpin baru datang, pemimpin-pemimpin lama di Demokrat tidak akan pergi dan tetap berjuang bersama agar Demokrat semakin kuat di masa mendatang (SBY). Jika pesan ini dipahami oleh seluruh kader maka akan memunculkan kesadaran tinggi untuk kompak berjuang dengan cara saling menguatkan hubungan antar/dengan seluruh kader tapi tidak sebaliknya merongrong dan melemahkan partai demi mewujudkan ambisi pribadi mengatas namakan idealisme.

Setelah AHY terpilih secara aklamasi, langsung menjalankan program kerja yang disusun dan direncanakan sesuai tuntutan keadaan saat itu yaitu menghadapi situasi sulit berupa wabah virus corona yang menjadi ancaman besar bagi Indonesia bagaimana tidak, sebagai virus baru yang mematikan dan sangat mudah menular.

Melakukan gerakan turun ke lapangan, dengan tekad bulat membantu kondisi negara agar segera pulih. Mengatasi situasi yang menakutkan bagi rakyat karena bisa menyerang siapa saja, serangan wabah virus yang membuat banyak orang tertular dan meninggal dunia. Akibat harus berada di rumah saja untuk menghindari tertular virus memaksa menghentikan sumber ekonomi khususnya bagi mereka yang bekerja di luar rumah.

Sadar sebagai salah satu elemen bangsa, Partai Demokrat memiliki kesadaran tinggi tanpa diminta untuk menyelamatkan rakyat, dengan terselamatkan nyawa rakyat maka selanjutnya lebih memudahkan membangun sumber-sumber kebangkitan ekonomi baru karena sepanjang masa covid telah membuat ekonomi rakyat dan negara terpuruk.

Itulah fokus partai Demokrat setahun ini di masa kepemimpinan AHY, bergerak dan berbuat serta peduli mengatasi persoalan berat yang dihadapi rakyat, setidaknya dapat meminimalisir dampak buruk secara fisik maupun psikis. Hingga memunculkan tagline yang terus digaungkan oleh seluruh kader di media sosial (medsos) maupun media mainstream dengan kalimat terus peduli kepada rakyat, Demokrat berkoalisi dengan rakyat, Partai Demokrat bersama rakyat, Partai Demokrat dekat dengan rakyat, harapan rakyat perjuangan Demokrat.

Kemudian tanpa sebab yang jelas, bergulir informasi yang cukup mengagetkan bahwa akan ada upaya menggantikan ketua umum Partai Demokrat yang resmi karena dianggap sebagai pemimpin yang belum mampu menjalankan kepemimpinan sebagai representasi seluruh kader dengan beragam alasan yang sebenarnya selama setahun di masa kepemimpinan AHY karena memang dalam situasi wabah yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan menghindari giat kumpul orang dalam jumlah banyak agar terhindar terinfeksi virus demikian pula yang diterapkan AHY, apalagi sebagai ketua umum partai yang harus terus melakukan upaya kerja koordinasi, konsolidasi dengan seluruh kader Demokrat di Indonesia.

Dalam situasi sulit tetapi juga harus terus melakukan kerja partai, mau tidak mau pertemuan dengan kader diatur secara selektif dan juga dilakukan secara virtual.

Bisa jadi kondisi ini yang dijadikan alasan oleh beberapa kader dan merasa tidak terperhatikan, menganggap tidak membuka komunikasi yang luas kemudian marah dan melakukan upaya-upaya yang tidak simpati dan mengganggu kerja partai yang setahun ini sudah dibangun dengan susah payah. Padahal bagi kader yang loyal terus melakukan giat membantu rakyat dan juga harus menyelamatkan diri sendiri agar terhindar dari wabah.

Awalnya informasi yang masuk dianggap tidak serius dan tidak masuk akal karena selama ini seluruh fokus tersedot untuk menjalankan program kerja partai dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai Demokrat.

AHY sebagai ketum Demokrat menginstruksikan agar seluruh kader terus bergerak membantu rakyat dan seluruh kader menjalankan istruksi tersebut dengan sangat baik. Sehingga tidak terpikirkan bahwa ada kader yang berpikir sebaliknya justru mengganggu kesolidan internal partai sebagai partai modern dan terbuka yang memberikan spirit baru bagi Indonesia bahwa partai Demokrat siap melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan, kelas penyeimbang dan partai harapan.

Salah satu ciri pemimpin jika ia berhasil menyelesaikan sebuah tugas/amanah maka semakin dapat dipercaya. Itulah salah satu ciri kepemimpinan AHY yang tajam dalam pikir dan tindak, serta baik bukan semata fisiknya tetapi juga mental dan semangatnya.

Apa yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan partai Demokrat (GPK-PD) saat ini dengan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 lalu di Sibolangit kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah kongres illegal karena dilaksanakan atas dasar hukum lemah, selain dilaksanakan oleh kader yang telah dipecat dan diberhentikan secara tetap juga dukungan kader yang terlibat kasus hukum sebagai koruptor serta didukung pula dari pihak eksternal yaitu penguasa yang memilih pihak eksternal tersebut sebagai ketua umum hasil kongres illegal tersebut yaitu Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan (yang mengatur seluruh kerja/giat presiden). Sehingga memunculkan tanda tanya besar, apakah giat ini didukung oleh kekuasaan (Presiden Jokowi) selain syarat harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai sebagai salah satu syarat menjadi ketua umum partai politik.

Karena salah satu syarat seseorang menjadi ketua umum partai harus memiliki KTA berlaku bagi semua partai politik (parpol) di Indonesia. Jelas sekali KLB ini telah menyalahi aturan sejak dari awal dengan tidak terpenuhinya syarat seperti izin dari Majelis Tinggi Partai sebaga representasi dari pemilik suara sah serta kehadiran 50% ketua DPD serta 2/3 ketua DPC, plus dilaksanakan oleh yang bukan kader partai (comotan dari manapun asal mau hadir dengan diberi jaket partai Demokrat dan pemberian uang saku/dibayar).

Dengan dasar demikian di mana kekuatan hasil KLB tersebut jika dibawa ke kementrian hukum dan hak azasi manusia (Kemenkumham) untuk disahkan? Jika hasil KLB ini disahkan oleh kemenkumham sebagai bawahan presiden, karena ketum terpilih dari pihak penguasa maka jelas ada upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY sebagai kader bangsa yang juga memiliki kebebasan dalam ruang demokrasi, bisa dibayangkan akan seperti apa selanjutnya jika sebuah kekuasaan semena-mena melakukan upaya pelemahan partai, dikhawatirkan bisa terjadi pada partai-partai lainnya karena demokrasi dijalankan sesuai selera penguasa, hal ini pastinya sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Baca Juga: Kudeta Moeldoko dan Ujian Pertama AHY

Di saat demokrasi sudah berjalan 20 tahun lamanya, dan telah banyak anak bangsa mulai sadar dan memahami kerja politik demokrasi yang sehat, karena sejak awal terus memakan korban (korupsi) akibat sistem yang terbangun sulit menghindari tidak terjebak oleh sistem yang ada di samping adanya pihak yang memang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Namun mereka semua telah menerima ganjarannya dan menjadikan pelajaran bagi generasi berikutnya berupaya untuk menghindari hal tersebut tidak berulang kembali dengan mengedepankan sikap kendali diri yang kuat, intropeksi diri melihat ke dalam terus benahi kekurangan di sana sini (walau akan tetap ada saja yang kurang), kemudian pemerintah dengan mudahnya melemahkan semangat generasi muda (yang belum terkontaminasi politik busuk) dengan cara merampas partai yang sah diakui, sejatinya para senior/tokoh pemerintahan sebagai panutan, menjaga, mengayomi dan melindungi.

Tapi yang dirasakan sebaliknya dengan merusak mental generasi muda bangsa akibat rapuhnya kepemimpinan pemerintah saat ini, bukannya berupaya semakin bijak dan tangguh tapi merendahkan moralitasnya sendiri karena merasa terganggu oleh kepemimpinan muda AHY, mereka memilih untuk melemahkan partai Demokrat.

Jika sebuah partai politik saja bisa diambil semena-mena dengan tidak menghormati AD/ART, bisa jadi besok-besok seorang warga negara asing pun menjadi presiden dengan melanggar UUD 1945, jika di hulu sudah rusak hingga sedemikian parah, bagaimana di hilirnya? Muara dari persoalan bangsa berasal dari soal leadership, kepemimpinan di Indonesia menghadapi jalan buntu dari hulu sampai hilir mengalami kerusakan.

Masyarakat Indonesia adalah pemilik suara sah dalam demokrasi yang dapat menilainya, apakah memilih mewujudkan Indonesia kokoh dengan mengedepankan moralitas dan taat konstitusi, atau mengabaikan semuanya demi memenuhi terwujudnya keinginan penguasa tapi Indonesia menjadi goyah/tidak stabil dan berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia yang jauh dari tujuan menjadi Indonesia bersih, aman, nyaman, tenang, damai, tentram, harmoni, mendapatkan ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Sesuatu yang dibangun di atas pondasi yang miskin moralitas tidak menunggu lama akan rubuh karena lemahnya mental sebagai syarat kuatnya bangunan sebuah ikatan yang penuh nilai-nilai keadaban.

#SayaBersamaAHY
#KamiBersamaAHY