Politik

Strategi Apa di Balik Pilkada, Pileg dan Pilpres Serentak 2024

Kamis, 11 Februari 2021, 06:51 WIB
Dibaca 358
Strategi Apa di Balik Pilkada, Pileg dan Pilpres Serentak 2024
Kepala daerah terpilih (Foto: korankaltara.com)

Mencermati Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan secara serentak di tahun 2024, secara sederhana sebagai orang awam yang mengikuti perkembangan proses demokrasi di Indonesia melihat bahwa Undang-undang ini dimaksudkan dapat menghemat biaya dan kepraktisan dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi. Kemungkinan jika dilakukan secara terpisah akan membutuhkan biaya mahal dan effort sangat besar sebelum dan sesudah pemilihan dengan melihat pengalaman selama ini.

Sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia membutuhkan kesiapan yang matang dalam arti kualitas sumber daya manusia (SDM), bagaimana mewujudkan proses demokrasi agar efektif dan terpilihnya pemimpin yang menjalankan pemerintahan, dapat bekerja baik dan benar dalam mewujudkan stabilitas negara secara optimal.

Namun jika pemilu dan pilkada dilakukan serentak akan berpengaruh pada psikologi masyarakat, karena harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat melihat dan menimbang calon pemimpin yang akan dipilih (melihat calon presiden, calon legislatif pusat, legislatif provinsi, legislatif kabupaten, calon kepala daerah) itu artinya akan berpengaruh pula pada hasil pemilu dan pilkada.

Baca Juga: Jejak-jejak Politik Pecah Belah di Indonesia

Belajar dari situasi saat pileg dan pilpres 2019 lalu serentak dilakukan, masyarakat pemilih yang terdidikpun cukup bingung untuk memilih calon legislatif yang akan dipilih karena jumlahnya sangat banyak, serta fokus pemilih juga diutamakan pada pemilihan presiden. Situasi yang kondusif menjadi keharusan bagi berlangsungnya pesta demokrasi, karena jika tidak akan berdampak pada kelancaran dan hasil pemilu.

Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak terduga dan melemahkan proses pesta demokrasi. KPU juga tentunya akan sangat kewalahan dalam mengatur proses pemilu pilkada sejak awal hingga selesai jika tidak direvisi UU ini, berdampak hasil yang tidak maksimal.

Belajar dari situasi pilpres dan pileg 2019 lalu, di mana banyak petugas KPPS di lapangan yang meninggal dunia akibat kelelahan dan tidak begitu jelas hingga saat ini bagaimana penanganan atau perhatian dari pemerintah terhadap mereka selanjutnya. Jangan sampai terulang kembali keadaan seperti ini dengan jumlah lebih besar. Persiapan dan pelaksanaan di lapangan yang akan mendapat kendala paling besar, ini harus menjadi pertimbangan utama selanjutnya dalam merevisi UU pemilu.

Pentingnya merevisi UU pemilu tersebut agar pilkada terpisah dari pileg dan pilpres juga untuk memberi ruang bagi daerah dalam mewujudkan kearifan lokal masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Jika ditarik untuk dilakukan serentak dengan pileg dan pilpres maka kebijakan ini seperti kembali pada sistem sentralisasi, dimana otonom daerah tidak lagi berlaku.

Harus disadari bahwa kebijakan yang dilakukan tidak melemahkan spirit berdemokrasi. Biarlah pilpres dan pileg serentak, namun pilkada tetap dijalankan sebagaimana harusnya bahwa pilkada 2017 tetap dilaksanakan di tahun 2022, dan pilkada 2018 dilaksanakan tahun 2023 sebagai representasi daerah terhadap pemimpinnya, lebih fokus dan terkendali sehingga dihasilkan pemimpin sesuai harapan daerah masing-masing.

Jika revisi UU tidak dilakukan maka masa tugas kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 hanya berlangsung empat tahun saja sementara dalam aturan bahwa masa tugas kepala daerah terpilih selama lima tahun. Atau yang terpilih tahun 2017 seperti gubernur DKI maka masa tugas berakhir setelah lima tahun yaitu tahun 2022, namun setelah itu kepala daerah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (PLT) hingga sampai tahun 2024 artinya ada pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan DKI selama dua tahun tersebut.

Untuk mengisi jabatan ini hanya mendagri yang dapat melakukannya. Dalam hal ini artinya ruh demokrasi sedang mati atau tidak berjalan, sementara secara UU Indonesia sah menjalankan politik demokrasi.

Kebijakan jika tidak merevisi UU pemilu juga berdampak pada provinsi seperti Aceh, Papua dan Jogjakarta yang memiliki lex specialis. Bagaimana agar kebijakan UU ini tidak semakin memecah belah masyarakat di daerah tersebut khususnya. Jika dikaji dan dianalisis lebih dalam, bisa jadi banyak hal-hal yang dapat melemahkan demokrasi.

Baca Juga: Politik Itu Sangat Menarik, Banyak yang Tergoda

Alangkah indah jika proses pesta demokrasi dilalui secara bertahap saja dalam arti pilkada menjadi domain daerah agar lebih terkontrol baik sebagai bentuk pendidikan politik bagi rakyat untuk semakin peduli dan paham terhadap proses politik demokrasi, karena itu salah satu tujuan demokrasi yaitu mencerdaskan rakyat sebagai pemilik hak suara dalam pemilu selain hasil pemilu itu sendiri.

Tokoh bangsa tidak semata berpikir tentang efisiensi tetapi juga efektifitas dari pilkada, pileg, pilpres serentak harus menjadi dasar pertimbangan yang kuat. Demokrasi memang mahal demi terpilihnya pemimpin kuat dan dapat dipercaya sebagai kebutuhan di zaman yang semakin modern dan tinggi dinamikanya.

Dampak ricuh yang bisa saja menjadi lebih besar juga harus menjadi perhatian utama, karena jika sudah terjadi sulit mengendalikannya bila terkait konflik sosial, mengingat ditumpahkan di satu waktu pesta demokrasi.

Terbaik semua berjalan smooth, bertahap secara alamiah agar dapat dinikmati proses demokrasi sebagai urat nadi bangsa Indonesia turut serta menjalankan haknya sebagai pemilih dan dipilih. Revisi UU pemilu sangat dibutuhkan sebagai momen mencerdaskan rakyat Indonesia. Tolak pilkada 2024.

***