Politik

Dinasti Politik vs Hak Politik yang Sama bagi Seluruh WNI

Sabtu, 20 Maret 2021, 16:29 WIB
Dibaca 339
Dinasti Politik vs Hak Politik yang Sama bagi Seluruh WNI
Ilustrasi politik dinasti (Foto: Media Indonesia)

Dalam UUD 1945, pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang mengartikan bahwa siapapun ia asal tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI), ia memiliki hak politik yang sama untuk di pilih dan memilih dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Jika dicermati dan diamati, sistem politik demokrasi di Indonesia melahirkan partai politik (Parpol) yang berasal atau diinisiasi dari ketokohan seseorang, untuk mengantarkannya sebagai presiden. Sebagai salah satu syarat harus menggunakan parpol baik yang didirikan sendiri atau dengan parpol yang sudah ada.

Untuk mendapatkan pengaruh besar dari rakyat dalam mengusung calon presiden sebagai salah satu hak partai politik, sadar tidak mudah mengajak dan mempengaruhi orang banyak untuk bersimpati pada parpol yang ada sementara berdirinya sebuah parpol harus terpenuhinya syarat kepengurusan di seluruh Indonesia baik di pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu semua parpol berupaya memenuhi syarat tersebut dengan macam cara selama tidak melanggar aturan konstitusi. Akan lebih mudah dan tidak menyalahi aturan jika yang pertama direkrut adalah orang-orang terdekat di sekitar kita apakah keluarga, saudara, kerabat, sahabat terus mengalir ke lingkup lebih luas selama atas kesadaran sendiri (tidak dipaksa) ikut bergabung.

Jika sudah kokoh terbangun otomatis memudahkan mengembangkannya lebih luas lagi karena simpul-simpul sudah kuat terjalin maka orang akan melihat dan yakin bahwa parpol yang ditawarkan dapat dihandalkan untuk mengemban amanah besar dari rakyat. Yang salah satu fungsinya yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan, kesatuan dan kesejahteraan masyarakat serta menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

Dengan mengakomodir keluarga terdekat dari masing-masing pengurus dan anggota partai maka semakin mudah untuk mengarahkan, menggerakkan, mengatur dan mengendalikan mesin partai agar efektif ke tujuan. Pola yang terbentuk memang jadi terkesan bernuansa dinasti, padahal itu juga adalah hak politik mereka yang sama sebagai sebuah keluarga dan tidak bisa dihalangi. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi WNI yang menyetujui AD dan ART ( Pasal 14 ayat 2, UU partai politik 2011). 

Itu yang terjadi saat ini yang dihadapi partai Demokrat, dianggap sebagai partai dinasti dilemahkan dengan cara merampas secara paksa kepemimpinan partai Demokrat yang dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh para pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan AHY yang sudah diberhentikan sebagai anggota partai Demokrat. 

Partai Demokrat diinisiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kelahirannya karena untuk mengantarkannya ke RI 1, terus berkembang serta diikuti oleh banyak anak bangsa yang bersimpati saat itu bergabung dengan partai Demokrat. Saat ini selain sudah mengantarkan SBY sebagai presiden RI dua periode (2004-2009, 2009-2014), telah pula banyak memberi manfaat besar bagi Indonesia, bagaimana tidak? Hampir 20 tahun usia partai Demokrat telah membukakan ruang partisipasi politik bagi seluruh WNI. Pengkaderan terus berjalan baik dan terbuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya yang menjadikan sumbu demokrasi terus menyala.

Apa yang salah dari semua ini? Sebagai penggagas partai dan sukses, kemudian mengantarkan putra-putranya yang juga memilih jalur politik? Jika ada UU yang melarang bahwa setiap orang dalam konteks keluarga dilarang memiliki warna politik yang sama maka itu akan menjadi pedoman, namun jika UU membebaskan setiap WNI untuk memilih warna politiknya maka tidak ada hak orang lain melarangnya. 

Itulah saat ini keadaan yang dihadapi partai demokrat karena dianggap sebagai partai dinasti. Banyak yang tidak tahu bahwa masih banyak keluarga SBY yang tidak terakomodir dalam kepengurusan saat ini, bahkan ada keluarga yang secara hak mendapatkan pergantian antar waktu di DPR pun tidak terwujud. Cerita-cerita seperti ini yang tidak sampai ke masyarakat umum, sehingga hanya melihat dari satu sisi tetapi sudah membuat kesimpulan sendiri.

Hal seperti ini selalu menjadi pemicu ricuh/konflik di ruang publik nasional. Padahal suksesnya partai Demokrat adalah juga suksesnya banyak orang, suksesnya bangsa Indonesia yang mau bergabung dan berjuang bersama, fokusnya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belum tentu partai politik lainnya yang diinisiasi ketokohan seperti PDIP, Nasdem, Perindo, Gerindra, dalam arti dapat menjaga keseimbangan di internal dengan cukup idealis, bisa jadi lebih buruk hanya belum terpublish, contoh keluarga yang dilibatkan tanpa syarat profesionalisme mendominasi dalam kerja di internal partai yang menyulitkan pengurus lain untuk bergerak, atau diposisikan tidak pada tempatnya dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu jika tidak masuk ke dalamnya dan mengamati secara intens, itulah dinamika. 

Jika bung Karno dengan putrinya Megawati dan Puan Maharani sebagai cucu sudah menjadikan partainya aliran dinasti, Jokowi dengan putranya Gibran dan menantunya Bobby mendominasi pemerintahan, lalu apa yang salah dengan SBY, AHY? Ataukah mereka juga hanya tinggal menunggu waktu?

Jika mau adil dalam pikir, kita harus bersyukur dengan kehadiran parpol yang telah memberikan pendidikan politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Intropeksi diri menjadikan pegangan baik bagi semua pihak-pihak, utama bagi pihak yang selalu ingin melemahkan partai Demokrat. Jika tidak memiliki kemampuan mendirikan parpol jangan partai yang sudah ada dan sedang diperjuangkan mati-matian selama ini yang dijalankan/dipimpin oleh generasi muda yang memiliki hak politik sama dengan lainnya dirampas. Anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama (Pasal 26 ayat 1, UU partai politik 2011).

Contoh buruk jika generasi muda diperlakukan demikian oleh para senior maka rusaklah negeri ini sejatinya mereka sebagai panutan dan pengayom generasi muda agar lebih menguatkan kepercayaan diri dalam regenerasi untuk dipercaya dalam mengelola negara dan menghadapi dinamika yang terus berkembang dan tidak diduga kehadirannya. 

Jika hal seperti ini yang disajikan oleh para senior bangsa di negeri ini di masa kini di kehidupan yang terus berkembang baik dan humanis, dengan melakukan hal tidak terpuji jauh dari kata simpati maka bagaimana bisa memenangkan hati rakyat? 

Apa yang selalu diteriakan sebagai partai dinasti harus memiliki dasar kuat agar dapat dikoreksi bersama, karena mereka yang ada di partai yang dianggap partai dinasti juga memiliki hak politik yang sama dengan mereka yang melakukan upaya kelemahan terhadap partai Demokrat. 

Sungguh bijak jika energi yang ada dimanfaatkan untuk saling menguatkan karena tantangan ke depan semakin besar, pun jika tidak ingin bersama lagi sejatinya tidak perlu melemahkan dan merepotkan kecuali jika ternyata hanya ingin muncul di panggung besar dengan mendompleng kilauan partai Demokrat saat ini.

Spirit pejuang tidak pernah menyakiti siapapun, jika partai politik saja bisa dibegal apalagi jika perorangan sebagai rakyat. Semoga rakyat semakin bijak cerdas melihat, menakar, menimbang dan memfilter setiap dinamika yang terjadi.

Sebagai generasi muda jangan kalah bijak, cerdas, santun dari mereka yang kita anggap sebagai orangtua tapi tidak dengan memberikan contoh buruk seperti pembegalan partai demokrat, sejatinya mereka yang sudah senior mendorong generasi muda tampil ke permukaan dan senior berada belakangnya, lebih menyejukkan.