Politik

Partai Demokrat AHY Siap Hadapi Perang Terbuka

Selasa, 9 Maret 2021, 15:40 WIB
Dibaca 454
Partai Demokrat AHY Siap Hadapi Perang Terbuka
Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: detik.com)

Sebenarnya siapa dalang dibalik kudeta partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berhasil membenturkan antar sesama prajurit (walau sebagai mantan tapi masih memiliki kuat spirit korps). Akhirnya menjadi perang terbuka di ruang publik nasional dan menjadi konsumsi seluruh rakyat Indonesia. Disayangkan keadaan ini terjadi memberi kesan pemerintah tidak mampu mengatasi atau bahkan mencegah agar tidak terjadi kericuhan apalagi masih dalam keadaan wabah Covid-19.

Masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan patuh dan disiplin agar terhindar dari terinfeksi virus. Namun keadaan semakin tidak terkendali sehingga terlaksana kongres luar biasa (KLB) illegal yang dilaksanakan 5 Maret 2021 di Sibolangit kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang sejatinya harus memiliki izin keramaiam dari pihak kepolisian setempat dan satgas covid-19.

Jika hasil KLB illegal tersebut didaftarkan ke kemenkumhan dan disahkan oleh negara sementara dasar hukum pelaksanaan KLB sangat jauh dari syarat terpenuhinya sebuah KLB maka semakin menjelaskan bahwa ada campur tangan pemerintah yang sedang melakukan upaya pelemahan kepada partai Demokrat.

Jika demikian semakin terang dan menjelaskan upaya apa yang harus dilakukan oleh seluruh kader Demokrat kepemimpinan AHY. Dari sejak kemaren telah melakukan upaya terbuka dengan mendatangi komisi pemilihan umum (KPU) dan kementerian hukum dan hak azasi manusia (kemenkumham) dengan membawa bukti sah kepengurusan partai Demokrat periode 2020-2025. Sebagai langkah awal melakukan upaya pencegahan terjadinya dualisme partai. 

Jika dalam proses kehidupan berbangsa bernegara sudah tidak lagi berpegang dan berprinsip pada aturan konstitusi maka akan memunculkan politik jalanan yang lebih rumit dan terus gaduh tidak semata di dunia maya tetapi juga di ruang nyata. Hal ini akan terus berkepanjangan dan akan melelahkan pemerintah sendiri otomatis kinerja tidak lagi dapat dijalankan secara efektif.  

Jika ada elemen bangsa yang didiskriminasi di alam demokrasi, diartikan sebagai upaya mengajak untuk melakukan perang secara terbuka, ini membahayakan bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Jiwa yang tersakiti umumnya akan terus berjuang tidak kenal lelah menegakkah keadilan. Jika pemerintah sudah tidak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik maka sebagai generasi muda Indonesia akan mengambil alih dan bisa berujung chaos karena terjadinya dua pihak saling adu, antara pihak yang mendukung penerintah dan yang menuntut keadilan terhadap pemerintah. 

Ini yang tidak terpikirkan oleh para tokoh senior bangsa dari pihak pemerintah jika melakukan perampasan partai yang sah dan dapat diprediksi bahwa bisa jadi pemerintahan saat ini tidak berakhir hingga tahun 2024 karena di tengah jalan terhenti akibat ulahnya sendiri.

Jelas sudah ada niat tidak baik pada pemerintah yang sejatinya sebagai pelindung dan pengayom seluruh elemen bangsa, di sini tampak sangat jelas menunjukkan ketidak mampuannya dalam mengelola negara. 

Sangat terasa ada agenda besar di balik ini semua tidak semata hanya bekerja untuk mewujudkan cita-cita nasional, tapi jika terus menciptakan keterbelengguan kepada pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dan menganggap negara ini menjadi milik mereka maka kembali sebagai negara otoriter dan sudah tidak sesuai lagi dengan amandemen UUD tahun 2002 bahwa Indonesia menganut sistem politik Demokrasi.

Jika demikian polanya tidak perlu lagi untuk menahan diri, karena perang sudah sangat jelas terlihat di depan mata, sebagai generasi muda Indonesia yang tangguh, kader Demokrat seluruh Indonesia tidak perlu ragu dan takut untuk menegakkan keadilan sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia (WNI) di alam demokrasi dengan terus kobarkan semangat keadilan, kebebasan, persaudaraan. 

Dalam hal ini, partai Demokrat mau tidak mau harus mengubah pola permainannya menyesuaikan kehendak penguasa. Jangan menyalahkan generasi muda yang melakukan tindakan yang dapat membuat pemerintah semakin kewalahan, karena akan semakin masif perjuangan kader Demokrat di ruang publik nasional baik di dunia maya maupun ruang media sosial (medsos). 

Melihat situasi seperti ini, Indonesia sangat membutuhkan sosok pemimpin baru yang dapat mengendalikan situasi dan menciptakan suasana tenang agar masyarakat dapat hidup lebih baik dan berkualitas tinggi. Semoga perjuangan partai Demokrat pimpinan AHY yang sedang dirundung masalah yang diciptakan oleh pemerintah menjadikan kekuatan bagi perjuangan partai Demokrat dengan didukung rakyat Indonesia sebagai pemimpin harapan.

Tipikal pemerintah yang hanya bisa membungkam karena berbeda pandang adalah menunjukkan ketidak mampuannya alias sudah menyerah, dan tidak menunggu lama lagi akan merubuhkan kepemimpinan itu sendiri tanpa kita harus mengotori tangan. 

Di sinilah perjuangan Demokrat untuk menjaga Indonesia dari pemerintahan yang tidak memberi rasa aman dan tenang bagi rakyatnya. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

***